JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk menarik diri dari keanggotaan Board of Peace. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam diskusi bertajuk “Indonesia Gabung Board of Peace, Untung atau Buntung?” yang berlangsung di Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Prof. Sudarnoto menegaskan bahwa MUI telah secara terbuka menyarankan pemerintah agar mundur dari keanggotaan lembaga tersebut. Menurutnya, istilah peace atau perdamaian yang digunakan dalam Board of Peace hanyalah kedok, karena perdamaian sejati tidak mungkin tercapai tanpa adanya keadilan. Hal itu ia sampaikan dalam siaran pers, Rabu (28/1/2026).
Ia menilai, persoalan utama yang dihadapi dunia saat ini adalah ketidakadilan global, yang pada akhirnya memicu kekacauan dalam tatanan peradaban. Karena itu, ia berharap pemerintah Indonesia segera meninjau ulang keputusannya bergabung dengan Board of Peace, selagi masih ada kesempatan untuk melakukan evaluasi.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. Ia juga mengimbau agar pemerintah menilai kembali manfaat keanggotaan Indonesia dalam lembaga tersebut.
Hidayat mengingatkan agar Indonesia tidak sekadar dijadikan simbol moral atau legitimasi bagi komunitas umat Islam terbesar di dunia. Menurutnya, jika hal itu terjadi, keanggotaan tersebut justru akan merugikan Indonesia.
Ia menambahkan bahwa alih-alih memperjuangkan kemerdekaan Palestina seperti yang selama ini disuarakan Indonesia, posisi tersebut berpotensi malah mengukuhkan praktik penjajahan. Hidayat meyakini bahwa Indonesia, termasuk Presiden Prabowo, tidak menginginkan hal tersebut terjadi. (*)
